Birohukumindonesia.com – Meminimalisir kerusakan sumberdaya laut serta perikanan dibutuhkan pengawasan pada kelestarian sumberdaya ikan, salah satunya merupakan pengawasan untuk aktivitas yang berkaitan dengan destructive fishing.
Pemberantasan aktivitas destructive fishing (penangkapan Ikan dengan metode mengganggu sumberdaya ikan serta lingkungan) mempunyai tantangan tertentu dalam melindungi keberlanjutan sumber daya ikan serta lingkungannya. Selain karena biasanya dilakukan oleh nelayan kecil, juga kemampuan dari aparat untuk mendapatkan data mengenai para pelaku masih amat terbatas.
Oleh karenanya perbuatan dan para pelaku ilegal ini sangatlah merusak. Berikut beberapa pembahasan mengenai destructive fishing, dari mulai pengertian, jenis, hingga UU yang mengaturnya.
Pengertian Destructive Fishing
Apa itu kegiatan destructive fishing? Aktivitas ini merupakan penahanan ikan dengan memakai bahan, perlengkapan ataupun metode yang mengganggu sumber daya ikan maupun lingkungannya. Semacam memakai bahan peledak, setrum, listrik, serta perlengkapan tangkap lain yang tidak ramah lingkungan.
Aktivitas destructive fishing ini dilarang sebab merupakan suatu hal yang berbahaya untuk para pengelola perikanan Indonesia dan bahkan pengelolaan itu sendiri. Hal ini merupakan kegiatan yang ilegal dan bisa dibawa ke ranah hukum.
Salah satu contoh yaitu penggunaan destructive fishing dengan setrum. Setrum kerap dipakai buat menangkap ikan di perairan sungai dan mematikan kelestarian sumber daya Ikan. Pemakaian setrum tidak cuma menyakiti ikan yang didapat, tetapi pula mematikan anak ikan.
Hal ini bisa mengakibatkan gangguan untuk keberlanjutan populasi ikan di perairan. Dari salah satu contoh ini, semoga para pelaku perbuatan ilegal ini di luar sana segera sadar akan bahayanya dampak sumber daya ikan dan lingkungannya.
Jenis Destructive Fishing
Ada beberapa jenis atau tipe dari destructive fishing yang dapat diketahui. Hal ini sebagai bentuk untuk kewaspadaan kita terhadap para pelaku di luar sana. Berikut jenis-jenisnya, antara lain:
1. Memakai bahan beracun
2. Memakai setrum
3. Memakai bahan peledak
Jenis-jenis di atas sudah bisa dibayangkan, jika untuk menangkap ikan akan sangat merusak. Tak hanya pada ikan-ikan, namun juga pada lingkungan sekitarnya.
Hal di atas sangat berbahaya jika dilakukan, apalagi jika pelaku tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya ada beberapa UU yang mengatur didalamnya.
UU Tentang Destructive Fishing
Di bawah ini akan menunjukkan beberapa UU yang membahas destructive fishing, yaitu di antara lain:
1. Pasal 84 UU No. 31 tahun 2004 mengenai perikanan sebagaimana diganti dengan UU No. 45 tahun 2009 mengenai pergantian atas UU No. 31 tahun 2004 mengenai perikanan, dengan dikenai sanksi kejahatan paling lama adalah 6 tahun serta kompensasi paling banyak yaitu 2 milyar Rupiah.
2. Pasal 35 serta Pasal 73 UU No. 27 tahun 2007 mengenai pengurusan area pantai serta pulau–pulau kecil dengan sanksi kejahatan untuk pelaku ialah pasal 73 UU 27 tahun 2007 mengenai pengurusan area pantai serta pulau–pulau kecil dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun serta paling lama 10 tahun, serta kompensasi kejahatan paling sedikit 2 milyar Rupiah serta paling banyak 10 milyar Rupiah.
Demikianlah pembahasan mengenai destructive fishing dari mulai pengertian, jenis, hingga UU yang mengatur didalamnya. Aktivitas ilegal ini tidak dibenarkan, karena pelaku yang melakukannya akan mendapatkan hukuman yang sangat berat.
Oleh karenanya, tetaplah taat pada hukum undang-undang yang berlaku. Dan harus memikirkan nasib ikan dan lingkungan sekitarnya agar tidak rusak sumber dayanya.
