Tahun 2023 menandai dimulainya tahun politik menjelang Pemilu serentak 2024. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tahun politik disertai dengan bertambahnya tantangan dalam konteks tata kelola pemerintahan, diharapkan penegakan hukum pada 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia. Dengan banyaknya masalah hukum yang muncul di seluruh negeri, termasuk korupsi, kejahatan transnasional, dan pelanggaran hak asasi manusia, penegak hukum harus memiliki persiapan yang matang untuk menghadapi tantangan ini.
Prediksi Prof. Hibnu Nugroho
Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Hibnu Nugroho memperkirakan penegakan hukum di Indonesia akan menghadapi tantangan berat pada tahun 2023. Hal itu terjadi karena berkaitan dengan rentetan permasalahan hukum “menyimpang”, terutama di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Mahkamah Agung (MA).
Selain itu, Hibnu menambahkan bahwa hal itu disebabkan tahun 2023 secara politik merupakan tahun politik dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Dengan demikian, lanjut dia, tahun 2023 dapat disebut sebagai tahun pembenahan di dalam penegakan hukum, sehingga penegakan hukum ke depan menjadi lebih mengedepankan akuntabilitas, integritas, progresivitas, dan profesionalitas.
“Tantangan penegakan hukum ke depan adalah harus mengedepankan profesionalitas, akuntabilitas, dan progresivitas,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (4/1).
Terkait dengan hal itu, Prof. Hibnu juga menyoroti tahun 2023 menjadi tahun evaluasi terhadap kinerja sebelumnya seiring dengan banyaknya permasalahan internal yang terjadi di tubuh polri, termasuk MA yang banyak terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Oleh karenanya, kata dia tantangan penegakan hukum di Indonesia pada 2023 selain menjadi tahun politik juga diperberat oleh masalah-masalah di tahun sebelumnya.
“Itu bagian dari pembenahan pada tahun 2023. Jadi tantangannya, baik tantangan internal untuk menjadikan suatu evaluasi, juga tantangan internal kaitannya dengan tahun politik, dan dinamika masyarakat makin tinggi,” tegas dosen Fakultas Hukum Unsoed itu.
Ia mengakui pada tahun 2022 terdapat sejumlah prestasi yang berhasil ditorehkan dalam penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi, kata dia, prestasi-prestasi tersebut tampaknya “tenggelam” dan “dilupakan” oleh masyarakat karena banyaknya permasalahan hukum yang menyimpang di dalam institusi penegak hukum.
Menurut dia, satu hal yang sangat diinginkan masyarakat adalah penegakan hukum harus harus betul-betul objektif dan makin memberikan suatu keadilan di tengah-tengah masyarakat.
“Artinya, respons penegak hukum harus lebih cepat daripada kemarin (tahun 2022, red.),” tutur Prof. Hibnu.
Baca juga 4 Bidang Utama Sasaran Hukum Islam Menurut Pandangan KH Ali Yafie
Kita berharap ingar-bingar tahun politik tidak akan mengganggu kualitas demokrasi dan publik dapat mendapatkan komitmen dari para calon pemimpin bangsa bahwa mereka akan mengarusutamakan isu perubahan iklim dalam program pembangunan negara.
Seperti demokrasi, perubahan iklim juga sesuatu yang sangat kompleks. Persiapan dan peningkatan kapasitas warga untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perlu segera diupayakan, agar tercipta resiliensi. Karena, mereka para calon pemimpin bangsa yang akan mengorkestrasi masa depan Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Seperti kata Mohammad Hatta, “Jatuh bangunnya negara ini, sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta.”
Maka berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan penegakan hukum di tahun 2023. Berikut beberapa tips yang dapat membantu para pejabat hukum dalam menghadapi tantangan berat penegakan hukum di Indonesia tahun 2023:
Penguatan lembaga peradilan dan kepolisian
Sistem peradilan dan kepolisian Indonesia harus diperkuat dan ditingkatkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dalam konteks ini, pemerintah harus melakukan reformasi kelembagaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk penegakan hukum.
Penguatan Kerjasama Antar Lembaga
Kerjasama antar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sangat penting untuk mempercepat proses penanganan kasus hukum. Oleh karena itu, para advokat harus meningkatkan kerjasamanya dalam menangani kasus-kasus hukum yang terjadi.
Tingkatkan Pendidikan dan Pelatihan
Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi para advokat untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus membekali para advokat dengan pelatihan yang memadai agar mampu menghadapi persoalan hukum yang semakin kompleks.
Memperkuat Hubungan dengan Masyarakat
Hubungan baik antara penegak hukum dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Oleh karena itu, pejabat hukum harus mempererat hubungan dengan masyarakat, terutama melibatkan mereka dalam penegakan hukum.
Gambaran Teknologi Terkini
Penggunaan teknologi terbaru dapat membantu pengacara menangani kasus hukum. Dalam hal ini, pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi dan memberi para pengacara akses ke teknologi terbaru.
Dengan persiapan yang tepat dan sumber daya yang memadai, para penegak hukum Indonesia dapat menghadapi tantangan berat penegakan hukum tahun 2023 dengan lebih baik. Dengan penegakan hukum yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia.
Anda sedang mengalami masalah hukum? Silahkan klik tombol di bawah untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum dan pengacara profesional.
